JAKARTA - Isu mengenai pemangkasan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu akhirnya mendapat jawaban tegas dari pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di tingkat nasional. Langkah penonaktifan sejumlah peserta yang terjadi belakangan ini bukanlah bentuk penghapusan dukungan, melainkan upaya "pembersihan" data demi memastikan subsidi negara jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada validitas data kemiskinan. Dengan data yang terus bergerak dinamis, pemerintah berupaya melakukan penyisiran terhadap penerima manfaat yang status ekonominya telah membaik atau telah mendapatkan jaminan dari skema lain. Tujuannya jelas: mengalihkan alokasi dana yang tersedia kepada keluarga prasejahtera lainnya yang selama ini belum tersentuh bantuan, sehingga prinsip keadilan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.
Fakta Penonaktifan dan Fenomena Perpindahan ke Kepesertaan Mandiri
Gus Ipul mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan validasi data ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun lalu. Dari total lebih dari 13 juta peserta yang dinonaktifkan karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria PBI, tercatat hanya sekitar 87 ribu orang yang mengajukan permohonan aktif kembali atau reaktivasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta yang dinonaktifkan memang sudah tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah pusat.
Menurut pantauan Kementerian Sosial, banyak dari mantan penerima PBI tersebut kini telah berpindah menjadi peserta BPJS Mandiri dengan iuran sekitar Rp 42 ribu per bulan, atau beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah melalui program Universal Health Coverage (UHC). “Yang lain ada yang berpindah menjadi peserta BPJS Mandiri, ada juga yang ditanggung pemerintah daerah, khususnya daerah yang sudah Universal Health Coverage,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa. Ia menilai, pilihan masyarakat untuk membayar iuran secara mandiri merupakan sinyal positif atas meningkatnya kemandirian ekonomi mereka.
Mekanisme Reaktivasi dan Kriteria Penerima Manfaat yang Berhak
Meski pemutakhiran data dilakukan secara masif, pemerintah tetap menyediakan "pintu darurat" bagi masyarakat yang merasa masih sangat membutuhkan bantuan namun status kepesertaannya dinonaktifkan. Gus Ipul menjamin bahwa kesempatan reaktivasi selalu terbuka lebar. Prosedurnya pun tetap mengedepankan peran pemerintah daerah, mengingat usulan awal penerima manfaat berasal dari level terbawah di tingkat lokal sebelum akhirnya ditetapkan secara nasional.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui dinas sosial setempat. Namun, Gus Ipul memberikan batasan tegas mengenai kriteria kelayakan. Hanya keluarga yang berada dalam kategori tingkat kesejahteraan rendah, yakni Desil 1 hingga Desil 5, yang dapat diusulkan kembali. “Yang diusulkan harus berada di Desil 1 sampai Desil 5,” katanya. Hal ini penting untuk menjaga agar skema PBI tidak salah sasaran dan tetap memprioritaskan mereka yang berada di garis kemiskinan terendah.
Kuota Tetap 96,8 Juta Jiwa: Strategi Pengalihan Bukan Pengurangan
Satu hal yang ditekan oleh Mensos adalah stabilitas angka alokasi nasional. Pemerintah tetap mematok jumlah penerima PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta jiwa. Jika ada satu peserta yang dinonaktifkan karena dianggap mampu, maka satu slot kosong tersebut akan segera diisi oleh keluarga lain yang masuk dalam daftar tunggu atau dinilai lebih layak. Logika yang digunakan adalah optimalisasi anggaran, bukan penghematan dengan cara memotong hak rakyat.
“Tidak ada yang dikurangi. Yang ada dialihkan,” tegas Gus Ipul. Mekanisme operasionalnya pun melibatkan koordinasi lintas sektoral yang ketat. Kementerian Sosial bertugas menetapkan daftar penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembayaran iurannya kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan bersinergi dengan berbagai fasilitas kesehatan untuk menjamin pelayanan medis bagi para peserta.
Urgensi Pemutakhiran Data di Tengah Dinamika Kependudukan
Kemensos menyadari bahwa data kependudukan adalah aset yang sangat dinamis. Setiap hari terjadi peristiwa kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili yang mengubah profil sosial ekonomi seseorang. Oleh karena itu, verifikasi ulang menjadi rutinitas yang krusial untuk mencegah terjadinya data "sampah" atau peserta fiktif yang tetap dibayarkan iurannya oleh negara.
Dalam proses ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran sebagai pengelola data dalam bentuk perankingan tingkat kesejahteraan. Gus Ipul juga menekankan bahwa kementerian lain serta pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu proses pemutakhiran ini agar lebih akurat. Tanpa sinergi data yang kuat, distribusi bantuan sosial akan selalu menghadapi risiko ketidaktepatan sasaran.
Partisipasi Publik Lewat Aplikasi Cek Bansos dan Command Center
Selain jalur birokrasi formal mulai dari tingkat RT/RW hingga dinas sosial, pemerintah kini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat melalui teknologi digital. Transparansi data menjadi kunci, di mana publik diajak untuk ikut mengawasi dan melaporkan kondisi di lapangan melalui aplikasi "Cek Bansos", layanan command center, hingga kanal WhatsApp resmi milik Kemensos.
Partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai instrumen verifikasi yang paling efektif. Gus Ipul mengajak seluruh lapisan warga untuk melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data, baik untuk mengajukan diri sendiri maupun mengoreksi data tetangga yang dirasa sudah mampu namun tetap menerima bantuan. “Kami mengajak masyarakat ikut aktif memutakhirkan data agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. Dengan pengawasan bersama, diharapkan jaminan kesehatan nasional dapat benar-benar menjadi jaring pengaman sosial yang kokoh dan berkelanjutan.
