JAKARTA - Dalam perombakan yang menandai langkah strategis ke depan, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, secara resmi melantik Muhammad Makmun sebagai Deputi Dukungan Bisnis. Langkah ini dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM nomor R-58/KP.05/MEM.S/2025. Upacara pelantikan digelar di kantor BPMA pada Selasa pagi, 25 Februari 2025, bertepatan dengan jadwal dalam undangan resmi bernomor SRT-0066/BPMA0000/2025/BO yang telah ditandatangani pada 24 Februari 2025.

Nasri Djalal, dalam sambutannya, menekankan betapa pentingnya peran yang akan diemban oleh Deputi Dukungan Bisnis. "Agar saudara Makmun langsung melaksanakan tugas yang sudah menanti untuk diselesaikan. Tentu dalam melaksanakan tugas, butuh kerja sama dan kolaborasi dengan semua unit kerja yang ada di BPMA. Untuk di eksternal, diharapkan agar membangun sinergitas dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan KKKS serta stakeholder lainnya untuk mendukung investasi hulu migas di Aceh," ujar Nasri dalam pernyataan tertulis tersebut.

Pelantikan tersebut tiada lain adalah salah satu upaya penyegaran dalam organisasi yang sejajar dengan amanat dari Menteri ESDM, dimana pembaruan struktur dan pengisian kekosongan pos penting sudah sepatutnya dilakukan demi optimalisasi kinerja BPMA.

Profil Muhammad Makmun: Jalan Menuju Posisi Strategis

Sebelum menduduki posisi ini, Muhammad Makmun memiliki pengalaman segudang yang membuktikan ketangguhannya dalam bidang migas. Dengan latar belakang sebagai bagian dari Bidang Formalitas, Perizinan, Pertanahan dan Sekuriti KKKS di BPMA, dia pernah menjabat sebagai Plt Kadiv Formalitas dan Hubungan Eksternal. Sebelumnya, Makmun juga telah berkiprah sebagai Security Surveillance Staff di SKK Migas sejak Oktober 2011, serta aktif dalam peran internal di SKK Migas antara tahun 2010 hingga 2013. Pengalamannya di BP Migas sebagai bagian dari Comunication and Government Relationship selama tahun 2010 hingga 2011 semakin menegaskan kredibilitasnya dalam komunikasi dan hubungan pemerintah.

Tugas Berat Menanti

Dengan diangkatnya Makmun sebagai Deputi Dukungan Bisnis BPMA, banyak harapan baru yang diemban. Terutama, upaya membangun sinergi kuat antara BPMA dengan instansi pemerintah dan stakeholder lainnya. Nasri menggedor semangat kolaboratif baru bahwa peran Deputi ini akan menjadi jembatan penghubung antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam ekosistem hulu migas Aceh. Hal ini melibatkan kerjasama erat dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Tantangan di Industri Migas Aceh

BPMA sebagai lembaga pemerintah diamanatkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap industri hulu migas di Aceh. Dalam tujuh tahun terakhir, dinamika perkembangan industri ini melesat dengan cepat, memerlukan dukungan lebih besar dari sisi infrastruktur dan anggaran. Dengan adanya penambahan wilayah kerja migas baru, diperlukan strategi lebih jitu dan inovatif.

"Sebagaimana diamanatkan oleh Menteri ESDM untuk dapat segera melakukan penyegaran organisasi dan mengisi kekosongan," imbuh Nasri, menguatkan kembali urgensi penguatan dalam tubuh BPMA.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Pengukuhan ini dihadiri juga oleh wakil dari berbagai instansi penting, seperti utusan Menteri ESDM, Wakil Ketua DPRA Ali Basyah, pejabat Pemerintah Aceh, Dinas ESDM, Biro Ekonomi Setda Aceh, dan para kontraktor yang tergabung dalam KKKS. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam acara ini menunjukkan dukungan penuh dan komitmen bersama untuk memperkuat sektor migas sebagai salah satu sumber utama pendapatan bagi Aceh.