JAKARTA - Alih-alih sekadar soal belanja kendaraan, keputusan impor ratusan ribu unit mobil pikap untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih dibingkai sebagai strategi menekan ongkos distribusi hasil pertanian.
Pemerintah dan pengelola program menilai logistik menjadi salah satu beban terbesar bagi petani karena rantai pasok yang panjang dan mahal.
Di tengah keterbatasan anggaran, pilihan terhadap kendaraan niaga impor dari India disebut sebagai langkah pragmatis agar program unggulan ini bisa berjalan efektif tanpa membebani keuangan.
Pendekatan ini ditempatkan sebagai upaya mempercepat pemerataan akses distribusi sekaligus membuka ceruk ekonomi lokal, tanpa menutup mata pada ketersediaan produk dalam negeri.
Pertimbangan Harga Dan Kualitas
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan, alasan impor 105.000 unit mobil pikap 4x4 dan kendaraan niaga asal India senilai Rp24,66 triliun untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilatarbelakangi faktor harga, kualitas dan ketersediaan produk serupa di dalam negeri.
Dari sisi harga, kendaraan impor pikap asal India dinilai lebih kompetitif dibandingkan harga yang dipatok pabrikan lain. Seturut itu, produk yang lebih murah diklaim memiliki kualitas setara.
"Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus," kata Joao dalam keterangannya.
Ia menilai efisiensi belanja menjadi kunci agar program Koperasi Merah Putih tetap berjalan optimal. Dengan selisih harga yang signifikan, dana yang tersedia bisa dialokasikan untuk kebutuhan operasional lain di lapangan, seperti perawatan armada, penguatan jaringan distribusi, serta dukungan sarana bagi petani.
Keterbatasan Anggaran Program
Masih soal harga, Joao mengatakan, Agrinas mesti menyiasati ketersediaan dana dari program Koperasi Merah Putih yang memiliki keterbatasan.
Pembelian kendaraan impor dari India ini dianggap sesuai dengan kemampuan finansial program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang digadang-gadang menjadi ceruk baru ekonomi lokal ini.
"Kalau saya tidak pintar-pintar cari harga yang bagus, barang bagus, ya duitnya tidak cukup. Tapi dengan seperti ini (impor dari India), kan Indonesia dapet barang bagus, kualitas bagus, harganya sangat bagus sehingga kami bisa manfaatkan ini untuk kepentingan rakyat untuk memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama dari petani," urai Joao.
Menurutnya, penghematan anggaran bukan semata soal efisiensi belanja, melainkan strategi memperluas dampak program. Dengan biaya kendaraan yang lebih rendah, Agrinas dapat memperbanyak armada operasional sehingga jangkauan distribusi hasil pertanian bisa diperluas.
Tujuannya agar akses pasar bagi petani lebih dekat, waktu tempuh distribusi lebih singkat, dan biaya logistik dapat ditekan secara bertahap.
Diversifikasi Pasar Pengadaan
Di sisi lain, Joao ingin semacam mendiversifikasi pasar dalam pembelian kendaraan pikap dan truk. Dia mengatakan bahwa tidak bisa selamanya bergantung pada produk arus utama. Adapun, soal kualitas, dia bilang pengguna yang akan menilai.
Langkah diversifikasi ini dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada satu sumber pengadaan. Dengan membuka opsi dari luar negeri, Agrinas berharap memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan operasional, terutama saat permintaan kendaraan meningkat dalam waktu singkat.
Pendekatan ini juga disebut memberi ruang bagi pembanding kualitas dan harga antarpabrikan, sehingga pengadaan di masa depan bisa dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang.
Ketersediaan Produk Dalam Negeri
Joao mengklaim sudah mempertimbangkan pembelian kendaraan yang diproduksi dalam negeri dan sebagian pengadaan sudah dibeli dari pabrikan otomotif yang tersedia di Indonesia. Tapi, katanya, ketersediaan kendaraan jenama arus utama menjadi isu.
"Semua produk dalam negeri, kami sudah beli semua untuk truk produk roda enam habis sudah tidak ada lagi. Coba sekarang beli Kino pickup atau Mitsubishi Canter, itu udah tidak ada. Nunggu (ketersediaan) produknya paling satu tahun baru bisa," kata Joao.
Ia juga memastikan keputusan membeli kendaraan impor dari India sudah diketahui pihak pemerintah pusat, tak terkecuali Danantara, yang memberikan anggaran pengadaan.
Dalam pandangan Agrinas, keterbatasan stok kendaraan di dalam negeri menjadi pertimbangan krusial karena kebutuhan armada logistik bersifat mendesak.
Tanpa ketersediaan unit dalam waktu cepat, operasional Koperasi Merah Putih dinilai berisiko tertunda, sehingga tujuan memotong rantai distribusi hasil pertanian dan menekan biaya logistik bagi petani tidak dapat segera terwujud.
