JAKARTA - Implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madiun kini memasuki babak baru dengan penguatan pada sisi manajemen operasional. Pemerintah Kabupaten Madiun menyadari bahwa kesuksesan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada ketepatan prosedur distribusi di lapangan. Hal ini menjadi krusial mengingat keragaman sasaran penerima manfaat yang memerlukan penanganan spesifik sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok usia.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap paket nutrisi yang dikirimkan tepat sasaran dan tepat porsi. Dengan keterlibatan aktif dari jajaran kepolisian dan pemerintah daerah, Kabupaten Madiun berupaya menjadi percontohan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas.
Visi Besar Mas Hariwur Terkait SOP dan Kualitas SDM
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi tinggi atas peresmian Gedung SPPG 3 Sogo yang baru saja dilaksanakan. Namun, di balik seremonial tersebut, beliau menitipkan pesan penting bagi para pengelola mengenai standar operasional. Pria yang akrab disapa Mas Hariwur ini menjelaskan pentingnya SOP dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG).
Ketegasan mengenai SOP ini didasari oleh kompleksitas data penerima. Untuk SPPG 3 saja, jumlah penerima manfaat mencapai 1.885 orang yang terbagi dari berbagai kelompok, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Perbedaan kebutuhan kalori dan jenis gizi antar kelompok inilah yang menuntut ketelitian tinggi dalam proses distribusi.
“Setiap kelompok punya porsi masing-masing. Kalau tidak taat SOP, bisa tertukar. Harus hati-hati supaya sesuai yang diharapkan pemerintah pusat, yakni membentuk masyarakat yang sehat, bergizi, dan anak-anak yang cerdas,” tegas Mas Hariwur dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu, 14 Februari 2026.
Perkembangan Infrastruktur SPPG di Kabupaten Madiun
Saat ini, komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung program pusat tercermin dari masifnya pembangunan unit pelayanan gizi. Tercatat, jumlah SPPG di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 38 SPPG dan sudah beroperasional. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan sisa enam unit lainnya yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan.
Secara statistik, program ini telah menyentuh sebagian besar target yang ditetapkan. Total penerima manfaat program SPPG di Kabupaten Madiun mencapai sekitar 109.000 orang dari target 122.000 orang. Dengan beroperasinya enam SPPG tambahan nantinya, diharapkan sisa sekitar 13.000 penerima manfaat dapat segera terlayani secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten.
Sinergi Polres Madiun dalam Peresmian Serentak Nasional
Peresmian unit terbaru ini dilakukan bersamaan dengan momentum nasional. Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, meresmikan SPPG 2 dan 3 di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, dalam sebuah acara peluncuran serentak yang terpusat secara nasional dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Jumat, 13 Februari 2026.
Kapolres menyampaikan rasa syukurnya atas kelengkapan infrastruktur pelayanan gizi di bawah koordinasi Polres Madiun. “Alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan launching serentak. SPPG Polres Madiun sudah lengkap, ada tiga. Yang pertama di Mojopurno, kedua di Pilangkenceng, dan yang ketiga di Desa Sogo, Balerejo,” ujar AKBP Kemas.
Wujud Implementasi Asta Cita dan Kehadiran Negara
Lebih lanjut, AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut bukan hanya persoalan fisik pembangunan, tapi bentuk komitmen bahwa negara hadir untuk rakyat. Program MBG ini dipandang sebagai salah satu pilar utama untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air yang telah tertuang dalam visi Asta Cita pemerintah saat ini.
Kehadiran SPPG 2 dan 3 di Desa Sogo diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus penjamin kualitas gizi masyarakat desa. Menutup keterangannya, Kapolres menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar keberlangsungan program ini tidak menemui kendala di masa depan. “Kami berharap operasional SPPG 2 dan 3 dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder agar berjalan lancar," pungkasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pengelola lapangan yang patuh pada standar prosedur, Kabupaten Madiun optimis program Makan Bergizi Gratis ini akan membawa dampak nyata bagi peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut.
