JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen untuk memastikan tidak ada satu pun peserta didik di wilayahnya yang tertinggal dalam menerima manfaat program nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan langkah masif dengan membangun enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di atas lahan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun. Langkah strategis ini diambil guna menutup celah kekosongan layanan bagi ribuan siswa yang hingga kini belum terjangkau oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabar mengenai progres infrastruktur pendukung gizi ini mencuat usai kegiatan sosialisasi dan penguatan tata kelola Program MBG yang berlangsung di Hotel Mercure, Senin, 9 Februari 2026. Fokus utama dari pembangunan ini adalah terciptanya distribusi makanan bergizi yang lebih merata, efektif, dan menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit diakses oleh satuan pelayanan yang sudah ada.
Progres Pembangunan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat melalui BGN dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset lahan adalah kunci percepatan program ini. Menurutnya, enam titik calon SPPG tersebut saat ini sedang dalam masa konstruksi dengan tingkat capaian fisik yang beragam.
“Saat ini Badan Gizi Nasional sedang membangun calon SPPG pada aset Pemda sebanyak enam lokasi dengan progres antara 23,91% hingga 51,86%,” ujar dr. Purnomo Hadi saat ditemui wartawan setelah kegiatan sosialisasi tersebut.
Penggunaan aset Pemda ini menunjukkan sinergi yang kuat antara kebijakan nasional dan dukungan lokal. Dengan menempatkan SPPG di lokasi-lokasi strategis milik pemerintah kabupaten, diharapkan proses operasional nantinya dapat lebih efisien dan terintegrasi dengan pengawasan dari organisasi perangkat daerah terkait.
Target Rampung Maret 2026 dan Penutupan Celah Layanan
Waktu pengerjaan infrastruktur gizi ini dipacu agar dapat segera melayani masyarakat dalam waktu dekat. dr. Purnomo Hadi menambahkan bahwa seluruh pembangunan enam SPPG baru tersebut ditargetkan selesai sepenuhnya pada 31 Maret 2026. Target ini dianggap krusial untuk segera menyinkronkan data peserta didik yang masuk dalam daftar tunggu penerima manfaat.
Kehadiran unit-unit baru ini diharapkan menjadi solusi final bagi kendala geografis dan logistik yang dialami sebelumnya. “Harapannya, enam SPPG ini bersama dua SPPG mitra yang sedang dipersiapkan dapat mengakomodir siswa yang selama ini belum mendapatkan layanan MBG,” tegas Wakil Bupati Madiun tersebut.
Sinergi antara unit yang dibangun pemerintah dan unit mitra swasta menjadi strategi ganda untuk memastikan daya jangkau program menjadi 100 persen bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Madiun.
Data Statistik dan Jangkauan Program MBG Saat Ini
Kabupaten Madiun sejatinya telah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam pelaksanaan program MBG. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 41 unit SPPG telah beroperasi secara aktif di berbagai wilayah, sementara dua unit lainnya masih berada dalam tahap persiapan operasional.
Dampak dari puluhan satuan pelayanan tersebut sudah mulai dirasakan secara luas. Program MBG di Madiun tercatat telah menjangkau lebih dari 109 ribu siswa dari total kebutuhan sekitar 122 ribu peserta didik yang ada di kabupaten tersebut. Selain menyasar anak sekolah, program ini memiliki cakupan yang lebih inklusif dengan menyentuh kelompok rentan lainnya. Tercatat sebanyak 5.746 penerima manfaat berasal dari kelompok balita, ibu hamil, serta ibu menyusui, yang semuanya merupakan sasaran prioritas dalam upaya pencegahan stunting.
Penguatan Tata Kelola dan Disiplin Prosedur Operasional
Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada aspek manajerial dan keamanan pangan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan peresmian SPPG Barokah Sewulan pada Selasa, 10 Februari 2026, di mana Bupati Madiun memberikan penekanan khusus mengenai disiplin Standar Operasional Prosedur (SOP).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diproduksi dan didistribusikan memenuhi kriteria keamanan dan kualitas gizi yang ketat. Penguatan tata kelola ini menjadi semakin relevan mengingat program MBG melibatkan rantai pasok yang kompleks dan jumlah sasaran yang sangat besar.
Kolaborasi Lintas Wilayah Menuju Indonesia Emas 2045
Kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Mercure tersebut juga menjadi ajang koordinasi lintas daerah. Selain jajaran internal Pemkab Madiun, acara tersebut turut dihadiri oleh Nanik S. Deyang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Kehadiran para pengurus SPPG dari wilayah tetangga seperti Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya semangat berbagi pengalaman dan sinkronisasi kebijakan di level regional.
Program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan pilar penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Melalui investasi pada pemenuhan gizi peserta didik saat ini, pemerintah berharap dapat mencetak generasi mendatang yang memiliki kecerdasan dan ketahanan fisik prima untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kompetitif di tingkat global.
