JAKARTA - Musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada akhir November 2025 bukan hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan tantangan besar di sektor pendidikan.
Salah satu dampak terberat adalah hilangnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 05 Pidie Jaya yang tersapu derasnya arus air. Di tengah keterbatasan tersebut, upaya pemulihan kini mulai menemukan titik terang melalui sinergi antara masyarakat setempat dan Kementerian Agama (Kemenag).
Alih-alih menunggu sepenuhnya dari pemerintah, warga Desa Seunong, Kecamatan Meurah Dua, menunjukkan inisiatif kolektif untuk membantu mencarikan lahan baru bagi pembangunan kembali sekolah dasar keagamaan tersebut. Langkah ini menjadi bukti kuatnya kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah mereka.
Inisiatif Warga Muncul dari Kepedulian Pendidikan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Azhari, mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Seunong telah berinisiatif menggalang dana untuk membeli sebidang tanah yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan MIN 05 Pidie Jaya.
"Inisiatif masyarakat di sana (Desa Seunong) sudah menggalang dana pembelian tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan MIN 5 Pidie Jaya di Desa Seunong,” kata Azhari di Banda Aceh, Selasa.
Gerakan warga ini muncul karena kondisi madrasah yang sebelumnya berdiri di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Meureudu kini sudah tidak menyisakan lahan sama sekali. Bangunan sekolah tersebut hilang total setelah diterjang banjir bandang pada Rabu dini hari (26/11), dengan hanya tersisa pondasi pagar depan sepanjang sekitar lima meter.
Madrasah Berubah Menjadi Aliran Sungai
Bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 membawa dampak ekstrem terhadap lingkungan sekitar MIN 05 Pidie Jaya. Azhari menjelaskan bahwa lokasi sekolah yang dulunya berada di dekat DAS kini telah berubah sepenuhnya menjadi aliran sungai baru. Kondisi ini membuat upaya pembangunan kembali di lokasi semula menjadi mustahil.
Tidak adanya sisa tanah menjadi kendala utama, sebab setiap rencana pembangunan gedung baru harus didukung dengan kepemilikan lahan yang sah. Hal inilah yang kemudian mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari solusi, agar proses pemulihan pendidikan tidak berlarut-larut.
Skema SBSN Jadi Opsi Pembangunan Kembali
Dari sisi pemerintah, Kemenag sebenarnya memiliki skema pendanaan untuk pembangunan kembali madrasah terdampak bencana, salah satunya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun, Azhari menegaskan bahwa mekanisme tersebut memiliki persyaratan ketat, terutama terkait status lahan.
Ia menjelaskan, pengusulan pembangunan madrasah melalui dana SBSN wajib melampirkan sertifikat tanah yang sah. Program SBSN hanya dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, bukan untuk pengadaan atau pembelian lahan.
“Kalau dari anggaran Kemenag (beli tanah), bukan tidak bisa. Tapi kalau tahun ini langsung dibuka, anggaran itu tidak ada. Tahun depan yang paling cepat,” ujarnya.
Dengan demikian, keberadaan tanah yang siap pakai menjadi kunci agar pembangunan MIN 05 Pidie Jaya bisa segera diusulkan dan direalisasikan.
Lokasi Harus Tetap Dekat dengan Warga Sekitar
Selain status kepemilikan, faktor lokasi juga menjadi pertimbangan penting. Azhari menekankan bahwa lahan pengganti harus berada di kawasan yang sama atau setidaknya berdekatan dengan lokasi awal madrasah. Hal ini karena mayoritas peserta didik MIN 05 Pidie Jaya merupakan anak-anak yang tinggal di Desa Seunong dan wilayah sekitarnya.
"Lokasinya harus di desa itu juga, karena anak-anak sekolah nya di sana. Dan mungkin ini juga yang menjadi kendala karena tanahnya harus dicarikan yang terdekat dari lokasi awal," katanya.
Kriteria ini membuat pencarian lahan tidak mudah, mengingat kondisi geografis pasca-bencana yang telah banyak berubah. Meski demikian, masyarakat tetap berupaya mencari tanah yang paling memungkinkan agar akses pendidikan bagi anak-anak tidak semakin sulit.
Harapan Pembangunan dan Aktivitas Belajar Sementara
Menurut Azhari, informasi terakhir yang diterima Kemenag Aceh menyebutkan bahwa warga telah menemukan lahan yang lokasinya relatif dekat dengan area madrasah lama. Saat ini, proses pembelian tanah tersebut masih berlangsung. Jika seluruh administrasi rampung dan sertifikat tanah telah tersedia, maka usulan pembangunan bisa segera diajukan.
"SBSN itu harus ada sertifikat tanah dulu, nanti dilampirkan untuk usulan pembangunannya. Kalau ada tanah, Insya Allah tahun 2027 bisa dibangun dengan SBSN," demikian Azhari.
Sementara menunggu pembangunan permanen, kegiatan belajar mengajar MIN 05 Pidie Jaya tetap berjalan secara darurat. Para siswa saat ini memanfaatkan balai pengajian di Desa Seunong sebagai tempat belajar sementara. Kondisi ini jauh dari ideal, namun menjadi solusi sementara agar proses pendidikan tidak terhenti total.
Sinergi antara masyarakat dan pemerintah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca-bencana, sekaligus memastikan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meski di tengah keterbatasan.
