JAKARTA - Kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace (BoP) di Washington D.C.
menjadi perhatian publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden telah menerima undangan resmi untuk menghadiri acara yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026. Meski begitu, pihak Istana belum dapat memastikan apakah Presiden akan benar-benar hadir dalam pertemuan tersebut.
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden, menjawab singkat pertanyaan wartawan mengenai undangan tersebut, “Ada.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima informasi resmi dari penyelenggara KTT. Namun, keputusan final mengenai kehadiran Presiden masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Apabila Presiden Prabowo menghadiri KTT BoP, lawatan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk pertemuan tingkat tinggi. Diharapkan agenda kunjungan juga mencakup pembicaraan terkait negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. “Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya,” ujar Prasetyo menegaskan niat pemerintah.
Rencana Penyelenggaraan KTT BoP
Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, menjadwalkan penyelenggaraan KTT BoP perdana pada 19 Februari 2026. Beberapa pemimpin negara anggota telah dihubungi untuk menghadiri konferensi yang berlangsung di Institute of Peace, Washington D.C. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Gedung Putih terkait daftar peserta yang hadir.
Seorang pejabat pemerintahan AS menyatakan belum ada pemimpin negara yang mengonfirmasi kehadiran mereka. Meski demikian, persiapan untuk acara perdana tetap berjalan sesuai rencana. Gedung Putih menargetkan konferensi ini menjadi forum penting bagi pemimpin negara anggota BoP.
KTT BoP direncanakan membahas isu perdamaian dan kerja sama internasional di kawasan yang terdampak konflik. Konferensi ini juga diharapkan dapat memperkuat diplomasi multilateral. Indonesia berpotensi memainkan peran strategis dalam forum ini.
Indonesia dan Keanggotaan BoP
Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam pendirian lembaga tersebut di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kerja sama global. Keikutsertaan Indonesia di BoP menjadi salah satu tonggak diplomasi internasional yang penting.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga menandatangani piagam BoP. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Dengan adanya berbagai negara anggota, forum ini memiliki cakupan regional dan global yang luas.
Kehadiran Indonesia dalam forum ini membuka peluang kerja sama bilateral maupun multilateral. Forum BoP menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menjaga perdamaian. Hal ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Agenda Potensial Lawatan Presiden
Apabila Presiden Prabowo hadir di Washington, agenda kunjungan diperkirakan lebih dari sekadar menghadiri KTT BoP. Lawatan ini berpotensi termasuk pembahasan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi kesempatan strategis bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Selain itu, Presiden juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu sejumlah pemimpin dunia secara bilateral. Pertemuan informal di sela KTT memungkinkan terjalinnya diskusi yang lebih intensif. Pemerintah berharap lawatan ini mendatangkan manfaat ganda bagi Indonesia.
Keikutsertaan dalam forum internasional semacam ini juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap isu global. Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional. Lawatan ini menjadi simbol diplomasi aktif pemerintah.
Dampak Diplomasi dan Strategi Indonesia
Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BoP diproyeksikan memperkuat peran diplomasi di kawasan internasional. Forum ini menyediakan ruang strategis bagi Indonesia untuk mengekspresikan pandangan dan kebijakan luar negerinya. Dengan partisipasi aktif, Indonesia dapat membangun jejaring politik dan ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah Indonesia memandang forum ini sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama multilateral. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Keterlibatan aktif juga mencerminkan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran dalam forum internasional.
Selain itu, lawatan Presiden berpotensi mendorong kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat. Diskusi mengenai tarif dan perdagangan diharapkan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. Keputusan hadir atau tidak hadir, meski belum final, tetap menjadi fokus perhatian publik.
Kesiapan pemerintah dalam menghadapi undangan internasional semacam ini menegaskan profesionalisme diplomasi Indonesia. Setiap langkah direncanakan dengan matang agar hasil maksimal dapat diperoleh. Forum BoP diharapkan menjadi momen strategis untuk Indonesia di tingkat global.
