JAKARTA - Dalam sebuah langkah monumental yang diharapkan akan menandai perubahan besar dalam lanskap ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara). Acara peresmian yang berlangsung di Istana Merdeka ini menandai dimulainya operasional salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, dengan total aset yang dikelola mencapai US$900 miliar atau setara Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan potensi besar yang dimiliki Danantara dan perannya sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya tahu dan saya menyadari bahwa ada banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari US$900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia," ujar Presiden Prabowo.

Mengapa Sovereign Wealth Fund Penting?

Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah dana atau investasi dengan tujuan khusus yang dimiliki oleh pemerintah. SWF mengelola aset untuk mencapai berbagai tujuan keuangan sambil menggunakan serangkaian strategi investasi. SWF biasanya diinvestasikan dalam aset keuangan asing, menjadikannya instrumen penting bagi negara untuk mempengaruhi ekonomi global dan memperkuat neraca pembayaran.

Menurut definisi, SWF merupakan kumpulan besar modal yang dikendalikan pemerintah dan diinvestasikan di pasar swasta internasional. Dana ini juga dapat disebut sebagai kendaraan investasi yang didanai dengan aset mata uang asing dan dikelola secara terpisah dari cadangan devisa resmi. Sebagai bagian dari mekanisme keuangan modern, SWF dapat mengubah surplus cadangan pemerintah menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi dan Sumber Dana

Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara akan menerima suntikan modal yang signifikan, salah satunya berasal dari penghematan belanja APBN 2025 yang mencapai Rp300 triliun. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Danantara sebagai salah satu fondasi keuangan terkuat yang bisa digunakan dalam investasi strategis.

SWF seperti Danantara juga mengambil dana dari berbagai sumber, termasuk kelebihan penerimaan dari sektor migas dan komoditas. Saat ini, terdapat lebih dari 90 SWF di seluruh dunia yang mengelola aset lebih dari US$8 triliun. Karena SWF berasal dari dana abadi APBN, umumnya, mereka disuntik oleh negara-negara dengan industri ekspor yang kuat serta dari hasil penjualan sumber daya alam.

Arah Investasi Danantara

Sebagai salah satu SWF terbesar, Danantara memiliki fleksibilitas untuk melakukan berbagai jenis investasi. Tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan melalui diversifikasi portofolio yang mencakup instrumen seperti deposito, saham, dan instrumen lainnya. Setiap investasi tentunya disesuaikan dengan profil risiko yang bisa diterima oleh pengelola.

"Negara-negara yang khawatir dengan likuiditas cenderung membatasi investasi mereka hanya pada instrumen utang publik yang sangat likuid. Sedangkan yang lebih toleran terhadap risiko, seperti yang dicita-citakan oleh investasi Danantara, akan menginvestasikan dana dalam perusahaan-perusahaan berprospek cerah, termasuk di sektor keuangan," jelas Rosan Roeslani, Kepala BPI Danantara.

Transparansi dan Pengawasan

Agar kepercayaan publik tetap terjaga, Danantara dirancang agar bisa diaudit oleh lembaga-lembaga akuntabilitas negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo dan pihak pengelola untuk memastikan bahwa Danantara beroperasi dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

“Tidak ada satu baht pun yang kami gunakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Danantara akan diaudit secara berkala oleh BPK dan KPK untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana," tegas Rosan, sejalan dengan keprihatinan publik terkait integritas pengelolaan dana negara.