JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini menyelenggarakan BSKDN Media Talk 2026, sebuah acara yang membahas tentang bagaimana memperkuat komunikasi kebijakan publik di tengah era digital.
Tema yang diangkat, "Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact," mencerminkan upaya BSKDN untuk menjadikan kebijakan yang disusun lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini tentunya sangat relevan dengan tugas BSKDN sebagai lembaga think tank yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, dalam sambutannya, menegaskan bahwa komunikasi kebijakan yang terbuka adalah hak masyarakat.
Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Noudy, amanat untuk menyediakan informasi yang terbuka ini harus diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk BSKDN yang bertugas menyusun strategi kebijakan.
“Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi,” ujarnya.
Di era digital seperti saat ini, ruang media sosial menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, pandangan, hingga aspirasi terhadap kebijakan publik.
Mengingat jumlah pengguna media sosial yang sangat besar, yaitu sekitar 143 juta orang atau setara dengan lebih dari 50% populasi Indonesia, jelas bahwa ruang digital ini memegang peran penting dalam membentuk persepsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Mengoptimalkan Peran Media Sosial dalam Komunikasi Kebijakan
Noudy menambahkan bahwa untuk memastikan kebijakan yang dibuat bisa diterima dengan baik oleh publik, Kemendagri tengah mengembangkan sebuah dashboard yang akan mendukung peran BSKDN sebagai pusat kebijakan pemerintahan.
Di samping itu, akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan menjadi kunci utama yang ingin ditingkatkan dalam Rencana Strategis 2025–2029 Kemendagri.
Silvany Dianita, Pranata Humas Madya Setjen Kemendagri, juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan empatik.
Menurutnya, pesan kebijakan yang disampaikan melalui media sosial harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan penolakan dari masyarakat. Di ruang digital yang sangat dinamis ini, komunikasi pemerintah harus bisa menjangkau audiens yang beragam dengan cara yang inklusif dan mudah diterima.
"Komunikasi kebijakan harus disampaikan dengan cara yang bisa dicerna oleh masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis mereka," ujar Silvany.
Strategi Komunikasi yang Disesuaikan dengan Karakter Audiens
Karina Kusumawardani, Founder dari Government Social Media Summit, menambahkan bahwa strategi komunikasi kebijakan tidak bisa diterapkan dengan cara yang seragam, apalagi jika berbicara soal media sosial.
“Di era algoritma, konten kebijakan harus disesuaikan dengan karakter audiens di masing-masing platform,” kata Karina. Pemahaman terhadap karakter audiens sangat penting dalam menentukan jenis dan cara penyampaian pesan kebijakan.
Misalnya, audiens di Twitter cenderung lebih cepat dalam mencari informasi, sementara di Instagram lebih cenderung mencari visualisasi yang menarik dan singkat. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan tersegmentasi sangat diperlukan untuk bisa menjangkau berbagai kalangan.
Strategi komunikasi kebijakan yang tepat dapat mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Dengan begitu, tidak hanya transparansi yang bisa ditingkatkan, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan publik yang diambil.
Viralitas dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang
Dari perspektif media, Robby Irfany Maqoma, Managing Director dari The Conversation Indonesia, mengingatkan bahwa dalam komunikasi kebijakan, fenomena viralitas sering kali dipersepsikan secara negatif.
Namun, menurut Robby, fenomena viral tidak selalu merugikan. "Viralitas bisa menjadi sinyal penting dalam siklus kebijakan, khususnya dalam hal memberikan masukan awal dalam proses perumusan kebijakan," kata Robby.
Menurutnya, isu yang viral justru bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan atau isu tersebut layak didengar lebih lanjut oleh pembuat kebijakan. Dalam teori siklus kebijakan (policy cycle), apa yang menjadi viral sering kali merupakan bagian dari input yang penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Robby menjelaskan, “Jika sesuatu viral, itu berarti ada perhatian masyarakat terhadap isu tersebut, dan itu bisa menjadi langkah awal bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan pihak yang relevan dalam diskusi lebih lanjut.”
Dengan demikian, kebijakan yang berkembang secara viral bisa saja memberikan kontribusi positif dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan publik.
Oleh karena itu, pemerintah harus bijak dalam mengelola potensi viralitas ini untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas kebijakan.
Kesimpulan: Era Digital sebagai Katalisator Komunikasi Kebijakan yang Lebih Baik
Semua pembicaraan dalam BSKDN Media Talk 2026 menunjukkan bahwa era digital telah merubah secara signifikan cara komunikasi kebijakan publik dilakukan.
Media sosial dan ruang digital telah menjadi kanal utama yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemerintahan seperti BSKDN dan Kemendagri untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Melalui penerapan strategi komunikasi yang tepat, baik di media sosial maupun dalam bentuk lainnya, kebijakan publik akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil bisa lebih berdampak positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
