JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan nota kesepakatan yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Jakarta dapat menjalani transformasi yang sesuai dengan standar tata kelola internasional.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemprov DKI berkomitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, diharapkan dapat tercipta program kerja yang jelas, pelaporan berkala yang transparan, serta evaluasi yang objektif terkait berbagai program pembangunan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
“Melalui kesepakatan ini, kami berkomitmen untuk melaksanakan program kerja yang terukur dan transparan. Evaluasi secara berkala serta pengelolaan risiko yang lebih baik menjadi kunci dalam mencapai tujuan kami,” ujar Pramono.
Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya keterbukaan Pemprov DKI terhadap pengawasan BPKP. Pemprov DKI memberikan akses penuh kepada BPKP untuk melakukan audit di semua sektor pembangunan, tanpa ada pembatasan atau hambatan.
Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Keterbukaan dalam Pengawasan dan Pengelolaan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa fokus utama dari kerja sama ini adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi.
BPKP akan bertindak sebagai mitra strategis Pemprov DKI, yang memberikan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memonitor penggunaan anggaran negara secara lebih efektif.
“Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Gubernur Pramono untuk bekerja tanpa halangan. Ini akan menjadi bagian dari proses perbaikan, dan jika ada temuan, itu adalah upaya kami untuk menjaga agar tata kelola pemerintahan berjalan lancar, tanpa hambatan, kecurangan, atau penyimpangan,” jelas Ateh.
Dengan adanya kerja sama ini, BPKP dapat memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI terkait perbaikan teknis dan administratif yang diperlukan untuk memperlancar berbagai program pembangunan.
Kolaborasi yang terjalin ini menjadi penting, mengingat besarnya anggaran yang dikelola dan potensi dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat.
Membangun Jakarta Menjadi Kota Global yang Berbudaya
Ateh juga menambahkan bahwa keterbukaan yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI mempermudah pihaknya dalam mengidentifikasi berbagai area yang perlu diperbaiki. Dengan adanya pondasi tata kelola yang baik dan sistem pengawasan yang transparan, visi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya bisa tercapai tanpa terhalang oleh kendala birokrasi atau masalah hukum.
“Dengan akses yang diberikan kepada kami untuk berkontribusi dalam berbagai aspek, kami dapat membantu memperbaiki titik-titik yang perlu ditingkatkan. Harapan Pak Gubernur untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Ateh.
Keterbukaan dalam pengawasan dan kolaborasi yang transparan ini juga akan memperkuat citra Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia, yang memiliki tata kelola pemerintahan yang dapat diandalkan.
Selain itu, upaya ini juga mendukung pencapaian tujuan Jakarta dalam mengurangi potensi penyimpangan anggaran yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak.
Mengarah ke Jakarta yang Lebih Terbuka dan Berbudaya
Dengan adanya nota kesepakatan ini, Pemprov DKI dan BPKP berkomitmen untuk bekerja bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih transparan, terbuka, dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Kolaborasi ini akan berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal pemerintah yang terintegrasi, sekaligus memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan.
Langkah strategis ini tentu saja akan membawa dampak positif tidak hanya bagi Pemprov DKI, tetapi juga bagi masyarakat Jakarta. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Jakarta bisa lebih bersaing di tingkat global sebagai kota yang modern, berbudaya, dan terkelola dengan baik. Hal ini juga diharapkan bisa membuka peluang bagi pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah DKI Jakarta.
