JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi memberikan persetujuan terhadap sepuluh calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Persetujuan ini diambil dalam Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI pada Selasa 10 Februari 2026 di Gedung Nusantara II.

Pengesahan tersebut menjadi langkah krusial dalam memperkuat pengawasan lembaga jaminan sosial nasional agar tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi negara.

Seluruh fraksi yang hadir menyatakan kesepakatan mereka terhadap hasil seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI melalui uji kelayakan.

Proses Seleksi Ketat di Komisi Sembilan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI memaparkan laporan mengenai rangkaian proses pemilihan yang telah dijalankan dengan sangat transparan dan juga sangat akuntabel.

Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari verifikasi berkas hingga wawancara mendalam guna memastikan kompetensi serta integritas dari setiap calon anggota dewan.

Komisi IX menegaskan bahwa sepuluh nama yang terpilih merupakan sosok terbaik yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi sistem layanan kesehatan masyarakat.

Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Dalam keputusan tersebut diumumkan lima nama yang akan mengisi posisi strategis di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk periode masa jabatan yang baru.

Nama-nama yang disetujui adalah hasil penyaringan ketat yang mewakili unsur pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, serta dari unsur tokoh masyarakat luas.

Mereka diharapkan dapat segera bekerja untuk mengevaluasi berbagai kebijakan layanan kesehatan yang selama ini masih menjadi keluhan utama bagi banyak warga Indonesia.

Formasi Baru Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Selain sektor kesehatan, DPR juga meresmikan lima anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengawal perlindungan hak-hak para pekerja di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran jajaran baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan dana amanat serta memperluas cakupan kepesertaan bagi para pekerja formal maupun para pekerja sektor informal.

Sinergi antara pengawas dan direksi sangat ditekankan agar program jaminan hari tua dan kecelakaan kerja dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

Harapan Besar Bagi Peningkatan Kualitas Layanan

Ketua DPR RI dalam pidato penutupnya menitipkan pesan agar para anggota yang baru terpilih tidak mengkhianati kepercayaan besar yang telah diberikan oleh rakyat.

Sektor jaminan sosial merupakan pilar utama dalam menjaga kesejahteraan nasional sehingga pengawasan yang dilakukan harus berjalan dengan sangat disiplin, objektif, dan juga profesional.

Setelah persetujuan paripurna ini, sepuluh nama tersebut akan segera dikirimkan kepada Presiden untuk dilantik secara resmi agar dapat memulai tugas operasional mereka secepatnya.

Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Publik

Pemerintah dan DPR sepakat bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BPJS menjadi fokus utama yang harus dijaga oleh para anggota dewan pengawas yang baru.

Masyarakat menaruh harapan tinggi agar tidak ada lagi kendala birokrasi yang rumit dalam proses klaim maupun dalam mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang layak.

Dengan ditetapkannya formasi baru ini, diharapkan tata kelola kelembagaan di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan menjadi semakin sehat, kuat, dan tentunya lebih transparan.