JAKARTA - Upaya mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing kini memasuki babak baru. bank bjb secara resmi memperpanjang komitmennya untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perdesaan melalui sinergi strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) Republik Indonesia. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berfokus pada fasilitasi layanan Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna mendukung percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang inklusif. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Nugroho Setijo Nagoro, bersama Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna. Kehadiran para petinggi kementerian dan manajemen perbankan dalam acara tersebut menegaskan betapa krusialnya peran sektor perbankan dalam menyokong denyut nadi ekonomi di tingkat desa.

Keberlanjutan Program dan Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah dirintis sejak tahun 2023. Mengingat masa berlaku kerja sama sebelumnya akan berakhir pada Juli 2025, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kemitraan ini demi menjamin kesinambungan program-program pemberdayaan yang tengah berjalan. Kerja sama ini menjadi tindak lanjut dari kesepahaman yang lebih luas antara Kemendesa PDT dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), yang menempatkan bank bjb sebagai salah satu motor penggerak utama dalam memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat di daerah tertinggal.

Fokus utama dari kemitraan ini adalah integrasi layanan perbankan dalam setiap aspek pembangunan desa. Melalui payung hukum yang baru, bank bjb dan Kemendesa PDT akan mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa perbankan agar lebih mudah diakses oleh aparat desa maupun masyarakat umum. Dengan demikian, percepatan pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada dana stimulan pemerintah, tetapi juga didukung oleh ekosistem keuangan yang sehat dan profesional.

Ruang Lingkup Sinergi: Dari Pertukaran Data hingga CSR Terpadu

Kemitraan yang terjalin mencakup cakupan yang luas dan komprehensif. Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi yang akurat, pemanfaatan jasa perbankan secara maksimal, hingga program sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat desa. Selain itu, bank bjb berkomitmen untuk menguatkan peran BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Menariknya, sinergi ini juga melibatkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank bjb. Dana CSR akan diarahkan secara tematik untuk mendukung proyek-proyek pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan prioritas Kemendesa PDT. Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa berperan sebagai jembatan koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah, sementara bank bjb bertindak sebagai penyedia infrastruktur keuangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Siskeudes TNT

Menjawab tantangan era digital, bank bjb telah melakukan terobosan dengan mengintegrasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Transaksi Non-Tunai (TNT) dengan layanan Internet Banking Corporate. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hingga saat ini, implementasi sistem tersebut telah berjalan sukses di beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumedang, Garut, dan Ciamis, serta direncanakan akan terus diperluas ke kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dan sekitarnya.

Digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan perubahan budaya dalam mengelola dana desa. Dengan sistem non-tunai, risiko penyimpangan dapat diminimalisir dan proses pelaporan keuangan menjadi jauh lebih cepat. bank bjb juga terus memperkuat Ekosistem Transaksi Desa yang telah dirintis sejak 2021, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan seluruh aliran dana desa terpantau secara digital dan aman.

Peran Vital Agen Laku Pandai dalam Inklusi Keuangan Perdesaan

Salah satu tulang punggung keberhasilan bank bjb dalam menjangkau pelosok adalah jaringan Agen Laku Pandai yang sangat luas. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 18.727 agen yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Agen-agen ini, yang banyak di antaranya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berfungsi sebagai "kantor bank mini" yang melayani kebutuhan transaksi, menabung, hingga pengajuan pembiayaan bagi pelaku UMKM di desa.

Keberadaan agen ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke pusat kota hanya untuk melakukan transaksi perbankan dasar. Dampaknya terlihat nyata pada pertumbuhan signifikan saldo Giro Desa yang dikelola oleh bank bjb sepanjang tahun 2024 dan 2025, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepercayaan perangkat desa terhadap layanan perbankan daerah.

Kinerja Solid BJBR di Tengah Misi Pemberdayaan Nasional

Sebagai entitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BJBR, bank bjb terus menunjukkan performa keuangan yang tangguh di tengah tanggung jawab sosialnya yang besar. Hingga akhir September 2025, bank bjb secara konsolidasi berhasil mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 2,8% menjadi Rp215,9 triliun. Laba konsolidasi sebelum pajak pun tercatat solid di angka Rp1,37 triliun.

Kinerja yang efisien ini menjadi modal penting bagi bank bjb untuk terus berinovasi dan memperluas daya saingnya di tingkat nasional. Melalui berbagai inisiatif seperti penyerapan kredit aparat desa dan penguatan UMKM lokal, bank bjb optimistis dapat mendorong terciptanya desa mandiri yang sejahtera. Sinergi berkelanjutan dengan Kemendesa PDT diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek ekonomi yang berdaya saing tinggi.