JAKARTA - Ancaman penyitaan aset properti sering kali membuat masyarakat merasa panik saat menghadapi kredit macet.

Banyak debitur merasa tidak berdaya ketika pihak bank memberikan pengumuman mengenai rencana proses lelang rumah.

Padahal, setiap nasabah memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi hak mereka selama proses tersebut.

Prosedur Pemberitahuan Tertulis Secara Resmi

Pihak bank atau kreditur tidak diperbolehkan melakukan tindakan lelang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Debitur memiliki hak penuh untuk mendapatkan surat peringatan resmi yang menjelaskan jadwal serta objek properti.

Jika pengumuman muncul tanpa adanya surat tertulis, maka proses tersebut dianggap mengalami cacat prosedur hukum.

Berdasarkan keterangan Muhammad Nur Aji Shodiq, nasabah berhak mempertanyakan keabsahan proses jika prosedur tidak sesuai.

Pemberitahuan tertulis menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan sebelum mengeksekusi aset nasabah.

Tanpa adanya transparansi dalam komunikasi ini, nasabah dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum yang tersedia.

Penetapan Nilai Limit Lelang Yang Wajar

Hak kedua yang harus dipahami oleh debitur adalah mengenai transparansi dalam penentuan nilai limit lelang.

Bank tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga jual aset secara sepihak dengan nilai yang tidak masuk akal.

Setiap angka yang diputuskan harus memiliki dasar penilaian yang jelas dan sesuai dengan harga pasar saat ini.

Nasabah berhak mengetahui bagaimana metodologi penilaian aset tersebut dilakukan sebelum dilempar ke khalayak umum di lelang.

Jika ditemukan bahwa bank membanting harga terlalu jauh dari nilai wajar, debitur dapat mengajukan protes secara resmi.

Hal ini bertujuan agar sisa hasil penjualan nantinya tidak merugikan pihak nasabah dalam penyelesaian kewajiban utangnya.

Peluang Pelunasan Sebelum Ketok Palu

Banyak nasabah yang mengira bahwa ketika pengumuman lelang keluar, maka aset mereka dipastikan hilang dalam waktu dekat.

Kenyataannya, selama palu lelang belum diketuk oleh pejabat lelang, debitur masih memiliki hak menyelesaikan utangnya kembali.

Peluang untuk menyelamatkan hunian masih terbuka lebar melalui skema pembayaran penuh ataupun negosiasi ulang kewajiban finansial.

Hak ini sering kali jarang disampaikan secara terbuka oleh pihak kreditur kepada nasabah yang mengalami kredit macet.

Padahal, melakukan pelunasan di detik terakhir merupakan langkah konstitusional untuk menghentikan seluruh rangkaian proses lelang yang berjalan.

Debitur sangat disarankan untuk tetap mencari solusi pendanaan agar aset berharga tersebut tidak berpindah tangan ke orang lain.

Transparansi Informasi Proses Pelaksanaan Lelang

Setiap langkah dalam proses lelang harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh pihak debitur.

Nasabah berhak mendapatkan rincian mengenai siapa pemenang lelang dan berapa nilai akhir yang berhasil dicapai dalam penjualan.

Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan yang merugikan pihak nasabah yang bersangkutan.

Proses yang transparan juga mencakup hak untuk mendapatkan laporan mengenai sisa hasil penjualan lelang yang telah dilakukan.

Apabila hasil lelang melebihi total utang dan biaya administrasi, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pihak debitur.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap jalannya proses lelang dari awal hingga akhir merupakan hak mutlak bagi nasabah.

Perlindungan Terhadap Aset Properti Nasabah

Muhammad Nur Aji Shodiq menekankan bahwa memahami hak hukum dapat mencegah nasabah mengalami kerugian yang jauh lebih besar.

Seorang debitur tetap merupakan pemilik sah atas properti tersebut hingga seluruh proses hukum peralihan hak selesai dilakukan.

Jangan pernah merasa kalah sebelum memahami aturan main yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak perlindungan nasabah.

Pengetahuan mengenai lima hak utama ini menjadi bekal penting dalam menghadapi situasi sulit saat mengalami kendala angsuran.

Pada Rabu 11 Februari 2026, ditegaskan kembali bahwa bank harus menghormati martabat dan hak ekonomi dari setiap nasabahnya.

Dengan komunikasi yang baik dan pemahaman hukum, sengketa mengenai lelang rumah dapat diselesaikan dengan cara yang lebih adil.