JAKARTA - Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026, yang fokus pada penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan krisis kesehatan.
Langkah ini bertujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kedisabilitasan, dan memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan meski menghadapi kondisi darurat. Strategi ini mencakup koordinasi lintas sektor, pengaturan fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan tenaga kesehatan cadangan.
Penetapan Status Krisis Kesehatan
Permenkes 1/2026 menetapkan prosedur penetapan status krisis kesehatan untuk memastikan respons cepat di wilayah terdampak.
Pasal 80 menjelaskan kriteria dan mekanisme penetapan status krisis, sehingga semua pihak memiliki panduan yang jelas. Dengan ketentuan ini, setiap langkah penanganan KLB dapat dilakukan secara tepat waktu dan terkoordinasi.
Sistem Satu Komando Koordinator Kesehatan
Pasal 89 memuat sistem satu komando koordinator klaster kesehatan untuk pusat pengendalian operasi kesehatan. Sistem ini memudahkan koordinasi antarinstansi dan mempercepat pengambilan keputusan selama krisis. Keberadaan pusat komando memastikan setiap tindakan kesehatan di lapangan berjalan efektif dan terukur.
Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Semua fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan layanan saat krisis kesehatan, sesuai pasal 119.
Ketentuan ini menekankan pentingnya keselamatan pasien, pencegahan kedisabilitasan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. Layanan kesehatan harus tetap tersedia, termasuk dalam situasi darurat yang kompleks dan menuntut respons cepat.
Pengaturan Karantina di Pelabuhan dan Bandara
Pasal 16 mengatur karantina di pelabuhan dan bandara bagi orang suspek atau kontak erat dengan penyakit menular.
Pasal 16 ayat 7 merinci konsekuensi bagi warga yang menolak karantina, termasuk denda administratif untuk WNI dan rekomendasi penolakan masuk bagi WNA. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan menjaga keamanan publik secara menyeluruh.
Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan
Permenkes ini menjelaskan pemanfaatan tenaga cadangan kesehatan untuk memperkuat kapasitas penanganan KLB, wabah, atau krisis. Pasal 129–134 mencakup jenis sumber daya manusia, pembinaan, penjaminan, hingga penghargaan bagi tenaga kesehatan yang dikerahkan. Dengan langkah ini, wilayah terdampak memiliki kesiapsiagaan optimal dan layanan kesehatan dapat tetap terjaga.
Pengelolaan Agen Biologi dan Bahan Penyebab Penyakit
Pasal 65–70 mengatur pengelolaan agen biologi atau bahan yang mengandung penyebab penyakit. Prosedur pengangkutan, penyimpanan, dan pemusnahan harus sesuai standar Menteri dan peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan pengelolaan bahan berisiko tinggi aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan tambahan.
Pendanaan Penanggulangan KLB dan Krisis Kesehatan
Pasal 158 menjelaskan sumber dana untuk penanggulangan KLB, wabah, dan krisis kesehatan. Dana berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai undang-undang. Ketentuan ini menjamin ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh program penanganan darurat kesehatan.
Partisipasi Publik dalam Penanganan Krisis
Permenkes juga menekankan peran masyarakat dalam menghadapi KLB, wabah, dan krisis kesehatan. Publik dapat berkontribusi melalui pengendalian faktor risiko, penyediaan perbekalan kesehatan, edukasi, serta pendanaan. Keterlibatan masyarakat memperkuat efektivitas penanganan dan mempercepat pemulihan kondisi kesehatan masyarakat.
Pencabutan Peraturan Lama
Dengan diterbitkannya Permenkes 1/2026, sembilan peraturan lama dicabut untuk menyatukan regulasi terkini.
Peraturan lama, seperti sistem kewaspadaan dini KLB, surveilans kesehatan, dan penanggulangan krisis kesehatan, kini digantikan dengan aturan yang lebih komprehensif. Langkah ini menyederhanakan regulasi dan memastikan respons kesehatan nasional lebih cepat dan efektif.
Permenkes 1/2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi KLB dan krisis kesehatan.
Regulasi ini memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lancar, fasilitas kesehatan tetap operasional, dan tenaga cadangan kesehatan siap dikerahkan. Dengan keterlibatan publik dan alokasi dana yang jelas, penanganan krisis kesehatan di Indonesia menjadi lebih terstruktur, aman, dan berkelanjutan.
