JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan pujian kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas keseriusannya dalam mempercepat pembangunan Nias Utara.
Apresiasi itu disampaikan saat rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Jakarta. Menteri menilai kehadiran langsung gubernur menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong Nias Utara segera keluar dari status tertinggal.
“Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Menteri.
Kehadiran Bobby menjadi simbol sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan. Langkah ini penting agar kebijakan pembangunan dapat terealisasi dengan cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, kehadiran gubernur menunjukkan kepedulian Pemprov Sumut terhadap masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan publik. Fokus perhatian terhadap Nias Utara diharapkan memicu percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah itu. Menteri juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara provinsi dan pusat.
Status Nias Utara sebagai Satu-Satunya Daerah Tertinggal Barat
Dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, Nias Utara menjadi satu-satunya yang berada di wilayah barat. Sebelumnya, Sumatera Utara memiliki empat kabupaten tertinggal di Kepulauan Nias. Kini, tersisa Nias Utara yang masih menyandang status tersebut pada 2026. Kondisi ini menjadikan perhatian pembangunan di Nias Utara semakin krusial.
Kehadiran langsung Bobby Nasution dalam rapat menegaskan komitmen provinsi. Gubernur menjadi representasi daerah dalam memperjuangkan percepatan pembangunan dan mendukung program prioritas nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci agar Nias Utara bisa keluar dari status tertinggal.
Menteri menjelaskan bahwa kondisi ini menuntut perhatian khusus, karena Nias Utara memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pusat menjadi sangat penting. Upaya bersama ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ketergantungan pada Transfer Pusat
Sekitar 90 persen pembiayaan kabupaten tertinggal di Indonesia masih bergantung pada transfer pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil membuat ruang fiskal terbatas. “Hampir 90% pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting,” tegas Menteri.
Untuk Nias Utara, pemerintah pusat menilai potensi besar sektor perkebunan kelapa sebagai penggerak ekonomi. Namun keterbatasan infrastruktur dan akses logistik menjadi hambatan utama. Menteri menekankan, “Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal.”
Intervensi fiskal dari pusat serta dukungan pemerintah provinsi dianggap krusial. Program pembangunan infrastruktur harus diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Nias Utara.
Dukungan Anggaran dan Program Strategis
Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, yang juga koordinator kabupaten tertinggal se-Indonesia, menyambut positif komitmen gubernur. Ia menilai keterlibatan Bobby dalam percepatan pembangunan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden memberikan manfaat langsung bagi warga daerah tertinggal.
Koordinasi pusat dan daerah diharapkan memastikan keberpihakan anggaran tepat sasaran. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama agar potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan maksimal. Konsistensi pengawalan kebijakan juga dibutuhkan agar Nias Utara dapat segera lepas dari status tertinggal.
Program strategis ini juga mencakup pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dukungan anggaran harus terintegrasi dengan program prioritas nasional. Hal ini penting untuk mendorong kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Peran Strategis Sinergi Pusat-Daerah
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pendorong utama percepatan pembangunan Nias Utara. Keberpihakan anggaran, percepatan infrastruktur, serta pengawalan kebijakan harus berjalan seiring. Langkah ini diharapkan menjadikan Nias Utara lebih mandiri dan produktif.
Bupati dan gubernur menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor. Semua pihak diharapkan aktif terlibat dalam memastikan program berjalan sesuai rencana. Dengan sinergi yang baik, Nias Utara diharapkan keluar dari status daerah tertinggal lebih cepat.
Masyarakat juga diajak untuk mendukung percepatan pembangunan melalui partisipasi aktif. Keberhasilan Nias Utara menjadi contoh bagaimana sinergi efektif antara pusat dan daerah membawa manfaat langsung bagi warga. Proses ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pembangunan yang merata dan berkelanjutan.